TEGALSIWALAN, 28 Juli 2026 — Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Majelis Taklim Ranting Aisyiyah Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan pada Selasa (28/7/2026). Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan tata kelola administrasi lembaga keagamaan di wilayah tersebut.
Dokumen kepengurusan resmi tersebut diserahkan langsung oleh Penyuluh Agama Islam KUA Tegalsiwalan, Ustadz Homisun, kepada perwakilan pengurus Majelis Taklim Aisyiyah. Penyerahan ini merupakan bagian dari realisasi program kerja Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem jemput bola dan semuanya merupakan pelayanan gratis tidak dipungut biaya sepeserpun.
Kepala KUA Tegalsiwalan, Ananto Pratikno menjelaskan bahwa pelayanan Kementerian Agama ini mengusung tagline “Sahabat”, yang merupakan akronim dari Solusi Hadir Bagi Umat. Melalui program tersebut, petugas KUA aktif mendatangi kelompok masyarakat untuk mengurus kelengkapan administrasi keagamaan tanpa memungut biaya sepeser pun. Sistem jemput bola ini dirancang untuk memotong jalur birokrasi dan memudahkan pengurus majelis taklim yang memiliki keterbatasan waktu.
Selain komitmen kemudahan akses, KUA Tegalsiwalan juga menegaskan penerapan prinsip integritas dalam setiap aspek pelayanan. Seluruh proses penerbitan SKT ini mengacu pada gerakan “Mahar”, yakni akronim dari Mari Hindari Gratifikasi. Program ini memastikan komitmen seluruh aparatur KUA untuk menolak segala bentuk pemberian atau pungutan liar dari masyarakat.
Pihak Majelis Taklim Aisyiyah Tegalsiwalan menyampaikan apresiasi atas transparansi dan efisiensi layanan ini. Keberadaan SKT kelembagaan menjadi hal krusial bagi majelis taklim sebagai legalitas formal untuk mengakses berbagai program pembinaan dan kemitraan keagamaan dari Kementerian Agama ke depan. Melalui integrasi program Sahabat dan gerakan Mahar, KUA Tegalsiwalan berharap dapat terus membangun kepercayaan publik. Penguatan administrasi keagamaan di tingkat kecamatan di targetkan mampu menciptakan ekosistem dakwah yang lebih tertib, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (Inf)